Kontes SEO Terbaru

Obat Pelancar Haid facilitating abortion drug content is traditional potion which the material danger of herbs or spices, where TBAs to […]

Cara menggugurkan kandungan dengan Coca Cola tahukah Anda jika selama kehamilan ini Anda dilarang untuk mengkonsumsi minuman bersoda seperti Sprite, […]

JAKARTA – Komisi Nasional (Komnas) Anti-Kekerasan terhadap Perempuan menegaskan menolak permohonan perubahan Pasal 284, 285, dan 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan Guru Besar IPB, Euis Sunarti.
Ketua Komnas Perempuan, Azriana, menjelaskan bahwa pada Pasal 284 KUHP yang berisi tentang pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan (perselingkuhan) berbeda dengan zina.
BERITA REKOMENDASI Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, DPR Diminta Jangan AbaiKomnas Perempuan Adukan Peningkatan Kekerasan pada JokowiAnggaran Komnas Perempuan Rp40 M, Mayoritas Sumbangan Asing “Di mana terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah. Sedangkan tindakan tersebut tidak restui oleh suami atau istri yang bersangkutan. Jadi ini tidak sama dengan zina yang dimaksudkan oleh agama-agama dan dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia,” kata Azriana di kantornya, Jumat (2/9/2016).
Azriana menilai perubahan yang diinginkan Euis untuk uji materi..

JAKARTA – Komisi Nasional (Komnas) Anti-Kekerasan terhadap Perempuan menegaskan menolak permohonan perubahan Pasal 284, 285, dan 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan Guru Besar IPB, Euis Sunarti.
Ketua Komnas Perempuan, Azriana, menjelaskan bahwa pada Pasal 284 KUHP yang berisi tentang pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan (perselingkuhan) berbeda dengan zina.
BERITA REKOMENDASI Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, DPR Diminta Jangan AbaiKomnas Perempuan Adukan Peningkatan Kekerasan pada JokowiAnggaran Komnas Perempuan Rp40 M, Mayoritas Sumbangan Asing “Di mana terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah. Sedangkan tindakan tersebut tidak restui oleh suami atau istri yang bersangkutan. Jadi ini tidak sama dengan zina yang dimaksudkan oleh agama-agama dan dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia,” kata Azriana di kantornya, Jumat (2/9/2016).
Azriana menilai perubahan yang diinginkan Euis untuk uji materi..

JAKARTA – Aktivis dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH), Tigor Hutapea, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan tebang pilih dalam menindak kasus korupsi reklamasi Teluk Jakarta. Ia mengatakan, seharusnya KPK tidak berhenti di Mohamad Sanusi dan Ariesman Widjaja, melainkan harus berani memeriksa orang yang memberikan memo reklamasi tersebut.
“Ini berasal dari memo Gubernur, harusnya KPK juga jangan tebang pilih, KPK untuk tidak tebang pilih dan berani memeriksa hulunya,” ucap Tigor saat konferensi pers di Kantor Walhi, Jakarta Selatan, Jumat (2/9/2016).
BERITA REKOMENDASI Mantan Presdir Agung Podomoro Keberatan Divonis Tiga Tahun BuiHakim Mentahkan Alasan Ariesman Beri Sanusi Rp2 Miliar untuk Pilgub DKIAsisten Eks Presdir Agung Podomoro Divonis 2,5 Tahun Penjara Lebih lanjut Tigor berharap dengan divonisnya Ariesman oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta akan ada nama-nama lain yang ditetapkan sebagai tersangka atas pengembangan kasus suap reklamasi te..

JAKARTA – Aktivis dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH), Tigor Hutapea, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan tebang pilih dalam menindak kasus korupsi reklamasi Teluk Jakarta. Ia mengatakan, seharusnya KPK tidak berhenti di Mohamad Sanusi dan Ariesman Widjaja, melainkan harus berani memeriksa orang yang memberikan memo reklamasi tersebut.
“Ini berasal dari memo Gubernur, harusnya KPK juga jangan tebang pilih, KPK untuk tidak tebang pilih dan berani memeriksa hulunya,” ucap Tigor saat konferensi pers di Kantor Walhi, Jakarta Selatan, Jumat (2/9/2016).
BERITA REKOMENDASI Mantan Presdir Agung Podomoro Keberatan Divonis Tiga Tahun BuiHakim Mentahkan Alasan Ariesman Beri Sanusi Rp2 Miliar untuk Pilgub DKIAsisten Eks Presdir Agung Podomoro Divonis 2,5 Tahun Penjara Lebih lanjut Tigor berharap dengan divonisnya Ariesman oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta akan ada nama-nama lain yang ditetapkan sebagai tersangka atas pengembangan kasus suap reklamasi te..